TOKYO – Sekutu Amerika Serikat di Asia memantau dengan waspada langkah Washington yang mengurangi sebagian aset militernya di kawasan tersebut demi memenuhi kebutuhan di Timur Tengah. Perkembangan ini terjadi saat perang AS-Israel melawan Iran telah berlangsung hingga bulan keenam.
Titik ketegangan terbaru muncul pekan ini ketika AS memindahkan kapal induk terakhirnya di Asia—USS George Washington—dari Jepang ke Timur Tengah untuk menggantikan USS Abraham Lincoln, yang telah dikerahkan selama sembilan bulan berturut-turut. Berbagai laporan mengindikasikan adanya kekurangan pasokan makanan di USS Abraham Lincoln, sementara kerusakan toilet dan fasilitas mandi turut menciptakan kondisi yang tidak higienis dan berdampak buruk bagi kesehatan. Laporan juga menyebutkan setidaknya satu pelaut sempat mencoba melompat dari kapal. Berita mengenai pergeseran USS George Washington keluar dari kawasan Asia-Pasifik ini menyusul laporan awal tahun ini bahwa AS telah memindahkan sebagian sistem Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) dari Korea Selatan untuk digunakan melawan Iran. Serta laporan lain yang menyebutkan AS telah mengurangi cadangan rudal dan amunisinya demi mempertahankan jalannya perang. “Secara keseluruhan, langkah-langkah ini melemahkan kemampuan proyeksi kekuatan AS di Asia serta kemampuannya dalam menangkal ancaman dari China,” ujar William Yang, analis senior untuk Asia Timur Laut di International Crisis Group. “Jika kita melihat hal ini sebagai bagian dari tren yang lebih luas… langkah ini jelas berdampak pada efektivitas keseluruhan strategi pencegahan regional yang dipimpin AS terhadap China,” ungkap Yang mengenai pengerahan USS George Washington tersebut. Meski kapal induk terakhir AS telah meninggalkan wilayah tersebut—untuk saat ini—armada China justru semakin sering bergerak melampaui First Island Chain (Rantai Kepulauan Pertama), garis batas yang membentang dari utara Jepang melewati Taiwan dan Filipina utara hingga ke Kalimantan. Garis pertahanan era Perang Dingin ini awalnya dirancang untuk membendung Beijing, namun belakangan ini garis tersebut tidak banyak menghalangi kapal induk China, Liaoning dan Shandong, untuk bergerak menuju Pasifik Barat. “Dalam perkembangan lain yang mengkhawatirkan bagi sekutu AS, aktivitas penjaga pantai China telah meningkat sejak bulan Juni di perairan sebelah timur Taiwan—wilayah yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Jepang dan Filipina,” kata Yang.
“Operasi maritim ini ditujukan kepada Taipei, Manila, dan Tokyo,” ujar Yang kepada Al Jazeera. Dia menjelaskan, “Sebagian tujuannya juga untuk menguji reaksi AS terhadap operasi-operasi tersebut serta kemampuan AS dalam meresponsnya.” Ja Ian Chong, pakar ilmu politik dan keamanan di National University of Singapore, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sekutu AS mungkin khawatir China akan semakin berani saat AS menggeser aset militernya ke arah barat. “Menurut saya, sekutu dan mitra AS mungkin bertanya-tanya apakah langkah tersebut memberikan [China] kepercayaan diri lebih untuk melakukan uji coba dan tindakan provokatif. Hal itu pada gilirannya dapat memberikan tekanan lebih besar terhadap mereka,” ujarnya kepada Al Jazeera. Chong mengatakan penempatan ulang kapal induk tersebut telah mengurangi sebagian fleksibilitas operasional AS, meskipun sekutu AS masih bisa merasa tenang karena sebagian besar kekuatan militer AS tetap berada di kawasan tersebut. Kawasan Asia-Pasifik menampung sekitar 375.000 personel militer dan sipil AS yang ditugaskan di Komando Pasifik AS (US Pacific Command), dengan puluhan ribu di antaranya ditempatkan di Korea Selatan dan Jepang. Chong memandang penempatan ulang tersebut lebih sebagai simbol perubahan strategi AS terhadap Asia. Di bawah pemerintahan Trump, sekutu regional diharapkan mengambil peran utama dalam pertahanan mereka sendiri, meskipun tetap dengan dukungan AS. Strategi Pertahanan Nasional AS tahun 2026 menyerukan peningkatan “pembagian beban dengan sekutu dan mitra di seluruh dunia” untuk menangkal ancaman dari China, Korea Utara, Rusia, dan Iran. Strategi tersebut juga meminta sekutu di Eropa dan Asia untuk meningkatkan belanja militer menjadi 3,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan belanja terkait keamanan menjadi 1,5 persen dari PDB pada tahun 2030-an. Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang telah bergerak cepat untuk meningkatkan belanja pertahanan mereka.
Pekan ini, Taipei mengumumkan target kenaikan belanja pertahanan sebesar 18 persen pada tahun 2027. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr bulan lalu menyerukan peningkatan belanja pertahanan hingga 4 persen dari PDB untuk menghadapi China, seiring langkah Manila mempererat kerja sama keamanan dengan Tokyo dan—secara lebih diam-diam—dengan Taipei. Chong mengatakan ke depannya, ia memperkirakan tren ini akan semakin menguat seiring langkah Asia menentukan arah masa depannya. “Sekutu dan mitra AS telah meningkatkan belanja serta kemampuan mereka untuk beroperasi dengan dukungan AS yang lebih minim. Perkembangan terbaru ini mungkin akan semakin mendorong tren tersebut. Selain membangun kemampuan mandiri, sekutu dan mitra AS juga mencari cara untuk lebih saling bekerja sama,” ujarnya. Para pakar keamanan Taiwan dan Jepang juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka memperkirakan perhatian AS—beserta kapal-kapal induknya—pada akhirnya akan kembali tertuju ke Asia. Kei Koga, pakar keamanan Asia Timur dan aliansi AS-Jepang di Nanyang Technological University, Singapura, mengatakan pengerahan aset militer ke Timur Tengah “mengkhawatirkan dari perspektif jangka pendek,” namun ia tidak memandang langkah tersebut sebagai “bukti adanya [sikap] jangka panjang AS untuk pelepasan keterlibatan secara strategis dari kawasan tersebut.” K Tristan Tang, non-resident fellow di National Bureau of Asian Research, memiliki pandangan serupa. Aset-aset penting seperti US Amphibious Ready Groups—yang mampu menampung jet tempur siluman F-35B dan pesawat-pesawat yang lebih kecil—tetap berada di kawasan tersebut meskipun kapal USS George Washington telah beranjak pergi. Tang juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa meskipun konflik dengan Iran terus berlarut-larut, ia tidak yakin Trump akan melupakan negara adidaya terbesar kedua di dunia itu. “Dalam benak Presiden Trump, hal yang paling utama tetaplah kepentingan ekonomi AS dan masalah ekonomi terkait China,” ujarnya. “China tetaplah yang paling penting.”
