BAGHDAD – Dewan Kehakiman Tertinggi Irak telah mengumumkan penemuan 375 kg emas yang terkait dengan kasus dugaan korupsi Wakil Menteri Perminyakan untuk Urusan Pengolahan, Adnan Al Jumaili. Wakil menteri tersebut telah dipecat pada 2 Juni dan kemudian ditangkap pada 28 Juni.
Hakim Dhia Jafar dari Pengadilan Pidana Anti-Korupsi Pusat mengatakan sebanyak 358 kg emas ditemukan dalam operasi yang melibatkan otoritas regional Kurdistan, di bawah pengawasan Presiden Dewan Kehakiman Tertinggi Faiq Zidan. Tambahan 17 kg emas disita dalam penyelidikan terpisah pada hari yang sama. Rincian operasi tersebut tidak diungkapkan. Emas yang disita telah diserahkan kepada Departemen Penerbitan dan Perbendaharaan Bank Sentral Irak karena pihak berwenang berupaya melacak aset yang diperoleh secara ilegal.
Hal ini dipandang sebagai perkembangan signifikan dalam operasi pemberantasan korupsi yang meningkat sejak Perdana Menteri baru Irak, Ali Faleh al-Zaidi, dilantik pada bulan Mei. Sejak saat itu, polisi telah menangkap sejumlah pejabat senior dan menemukan lebih dari USD100 juta uang yang hilang, ditambah barang berharga lainnya. Uang Korupsi di Lubang Drainase Aset-aset tersebut terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap al-Jumaili.
Penyelidikan tersebut meneliti aktivitas sejak Oktober lalu dan berpusat pada tuduhan bahwa al-Jumaili mengeksploitasi sumber daya negara dan kontrak pemerintah sebagai imbalan suap dan keuntungan pribadi. Penyitaan emas terbaru sebagai bagian dari penyelidikan al-Jumaili menyusul penemuan besar yang diumumkan Kamis lalu, ketika pihak berwenang menemukan 14 miliar dinar Irak (USD10,6 juta) yang disembunyikan di dalam lubang drainase air hujan. Juru bicara pemerintah Irak, Haider al-Aboudi, mengatakan kepada Al Jazeera, Selasa (14/7/2026), bahwa total dana yang dilacak dalam kasus al-Jumaili saja melebihi 127 miliar dinar (USD96 juta) ditambah USD24 juta, real estate, kendaraan, dan perhiasan emas. ‘Operasi Fajar” Diperluas Investigasi ini termasuk dalam inisiatif pemerintah yang lebih luas yang disebut “Operasi Fajar”, yang bertujuan untuk melacak dana negara yang hilang atau disalahgunakan. Sejumlah aset dan tersangka yang ditahan dalam kampanye anti-korupsi termasuk anggota parlemen, yang kekebalan politiknya telah dicabut untuk memungkinkan penuntutan. Al-Aboudi mengatakan kampanye anti-korupsi diatur oleh prosedur peradilan yang ketat dan pemerintah tidak mempertimbangkan gelar atau posisi tersangka ketika menangani kasus.
“Kami menangani tersangka dalam kasus korupsi dan menggunakan frasa ‘tingkat politik’ mungkin tidak akurat,” kata al-Aboudi kepada Al Jazeera. “Rakyat Irak menantikan untuk menghukum mereka yang telah merusak uang negara dan melanggar kesuciannya, karena itu adalah uang seluruh rakyat Irak.” Perdana Menteri al-Zaidi telah berjanji untuk mengejar siapa pun yang menyalahgunakan dana negara, seperti yang dilaporkan oleh Iraq News Agency (INA). Komisi Integritas Irak telah menyiapkan berkas hukum untuk mengekstradisi ratusan tersangka yang saat ini tinggal di luar negeri dan untuk melacak aset selundupan apa pun. Al-Aboudi mengonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa komisi tersebut telah menyebarkan “peringatan merah” kepada negara-negara yang memiliki protokol kerja sama internasional dengan Irak untuk memulangkan penjahat dan dana yang dicari.
