CHANTHABURI – Militer Thailand mulai membangun tembok beton sepanjang 8,4 kilometer di Provinsi Chanthaburi, wilayah timur negara itu, yang berbatasan langsung dengan Kamboja. Pembangunan tembok yang sekilas seperti tembok penjara tersebut diambil menyusul bentrokan berdarah antara kedua negara pada tahun lalu. Komandan Satuan Tugas Marinir Angkatan Laut Kerajaan Thailand di Chanthaburi, Kapten Prachya Hantiem, menegaskan pembangunan tembok fisik ini ditujukan untuk mengamankan wilayah perbatasan dari berbagai tindak kejahatan.
“Kami membangun pagar ini untuk mencegah kegiatan ilegal,” ujar Prachya kepada AFP, Kamis (10/9/2026), merujuk pada maraknya praktik penyelundupan manusia dan barang. Prachya menjelaskan, struktur setinggi 3,6 meter tersebut terbuat dari beton bertulang, jaring baja galvanis, serta gulungan kawat berduri.
“Kami membangun pagar ini untuk mencegah kegiatan ilegal,” ujar Prachya kepada AFP, Kamis (10/9/2026), merujuk pada maraknya praktik penyelundupan manusia dan barang. Prachya menjelaskan, struktur setinggi 3,6 meter tersebut terbuat dari beton bertulang, jaring baja galvanis, serta gulungan kawat berduri.
Tahap awal pembangunan sepanjang satu kilometer kini telah selesai didirikan di kawasan lahan pertanian, sebagaimana dilansir AFP. Dia menjamin bahwa pengerjaan proyek militer tersebut tidak melanggar batas wilayah negara tetangga. “Struktur ini sepenuhnya berada di dalam kedaulatan Thailand 100 persen. Setiap langkah mematuhi hukum dan dapat diperiksa. Bahkan, pasukan Kamboja memeriksa pekerjaan kami di setiap tahapnya,” papar Prachya.
Pembangunan tembok ini melintasi kawasan desa kecil berpenduduk kurang dari 200 jiwa yang mengandalkan hidup dari bertani jagung, durian, dan kelengkang. Meski memotong sebagian lahan warga, masyarakat setempat secara umum merespons positif keberadaan pembatas fisik tersebut. Kepala desa setempat, Itchira Aranchaiyasiri, menyebutkan bahwa pagar batas tersebut memberikan kepastian rasa aman bagi warga yang sehari-hari beraktivitas di dekat garis batas. “Ini memberi kami rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, karena perkebunan kami berada di sepanjang perbatasan,” tutur Itchira. Itchira mengakui bahwa akses antarwarga di kedua negara kini tak lagi sebebas dulu. Namun, situasi keamanan memaksa warga untuk menyesuaikan diri.
“Dulu, kami biasa keluar masuk dengan bebas, atau saling mengunjungi dengan cukup mudah. Kami tidak pernah benar-benar tahu kapan Thailand dan Kamboja akan berdamai, atau kapan kami bisa berkomunikasi satu sama lain dengan baik. Namun, keberadaan pagar ini membantu. Kita harus beradaptasi,” tambahnya. Hal serupa diungkapkan oleh Suwin Muangmeung (62), seorang pemilik toko di desa tersebut. Dia mengaku rela sebagian lahannya terpakai demi kepentingan keamanan bersama. “Kami menerimanya, kami menerima kehilangan sebagian tanah demi mendapatkan keamanan,” kata Suwin. Suwin, yang cukup umur untuk mengingat gelombang pengungsi akibat jatuhnya rezim Khmer Merah pada 1979, mengaku trauma dengan dampak pertempuran yang baru saja terjadi.
“Perasaan saya mengenai pertempuran berbeda ketika saya masih muda. Saya tidak merasakan sesuatu yang serius. Namun, ketika saya melihat kerugian dari pertempuran terbaru ini, hati saya sakit,” ungkapnya. Atas arahan aparat militer yang sering berbelanja di tokonya, Suwin juga menyiagakan bunker khusus di rumahnya. “Mereka memberi tahu saya untuk berhati-hati,” ucap Suwin. Sengketa garis perbatasan sepanjang 800 kilometer antara Thailand dan Kamboja memang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pemetaan wilayah tersebut sebagian besar ditarik dari hasil negosiasi antara Thailand, yang kala itu bernama Siam, dan Perancis yang menguasai Kamboja pada kurun 1863 hingga pertengahan 1950-an. Gerbang pada tembok baru tersebut didesain khusus agar tidak menutupi batu patok perbatasan peninggalan era kolonial Perancis, yang memuat ukiran kata “Siam” dan “frontiere”, bahasa Perancis untuk perbatasan. Bentrokan fisik sempat kembali pecah pada Juli dan Desember tahun lalu, hingga memaksa setengah juta orang mengungsi dari kediaman mereka. Meskipun kedua negara telah menandatangani kesepakatan gencatan senjata pada akhir Desember lalu, kedua belah pihak masih saling tuduh terkait pelanggaran kesepakatan. Hingga kini, sekitar 20.000 warga Kamboja dilaporkan masih berada di pengungsian.
